Tak Hanya Naikkan Harga BBM, Pemerintah Akan Jual Pertamina

Senin, 6 April 2015

 

FASTNEWS, Jakarta (30/3) – Mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawadzier mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla jauh lebih neolib dibandingkan dengan pemerintahan SBY. “Lha gimana gak neolib, LPG untuk rakyat diliberalkan, BBM diliberalkan, Pupuk untuk petani diliberalkan, produk pertanian diliberalkan. Pokoknya semua serba liberal dan semua serba bebas, tergantung asing,” ujar Fuad.

Terbaru, 28 Maret lalu Pemerintah kembali menaikkan harga BBM jenis premium dan solar menjadi Rp 7.400 dan solar Rp 6.900. Sepertinya Pemerintahan Jokowi-JK tak puas hanya menaikkan harga BBM, kabarnya pemerintah juga akan menjual PT. Pertamina ke pihak swasta (privatisasi) melalui menjual obligasi milik Pertamina kepada publik yang masuk ke dalam daftar Bursa Efek Indonesia. Hal ini dinilai sebagai upaya memprivatisasi Pertamina dengan cara sembunyi-sembunyi namun legal.

Peneliti kebijakan publik dari Mubyarto Institut, Tarli Nugroho, mengatakan pemerintah tak akan secara terbuka melepas saham Pertamina melalui cara privatisasi langsung. Pemerintah pasti menggunakan skema Initial Public Offering (IPO/penawaran umum perdana) untuk penjualan kepada publik agar dinilai wajar. “Agar dianggap legal, maka dengan cara menjual obligasi yang terdaftar di bursa saham telah sesuai prosedur. Namun pada akhirnya korporasi swasta besarlah yang akan masuk dengan membeli saham perdana pertamina melalui obligasi itu,” kata Tarli beberapa waktu lalu.

Menurut Tarli, skema ini merupakan cara pemerintah melepas saham perusahaan negara untuk mendatangkan investor secara legal. Dengan penjualan obligasi ini tentunya Pertamina akan mendapat tambahan modal. Pemerintah mengklaim dengan tambahan modal itu, Pertamina akan lebih berkembang. “Pertamina tentu akan butuh modal besar untuk mengembangkan usahanya. Terlebih digadang-gadang akan mengelola Blok Mahakam yang kontraknya akan segera habis. Karenanya, dengan melepas sebagian saham Pertamina ini seolah-olah dianggap menjadi pembenaran,” ujarnya.

Namun celakanya, kata Tarli, masuknya investor tersebut menjadikan negara tak punya kuasa penuh atas Pertamina. Artinya, Pertamina tidak lagi 100 persen dalam kendali pemerintah. Akibatnya pemerintah tak mampu mengontrol kinerja Pertamina ke depan agar benar-benar mendatangkan manfaat bagi masyarakat.
Jika investor masuk, apalagi itu korporasi swasta, orientasinya tentu akan berubah, yakni Pertamina bukan lagi mengedepankan profit atau pelayanan kepada masyarakat, melainkan semata-mata hanya mencari benefit atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi, ukurannya hanya sebatas untung dan rugi. Tak ada ruang untuk melayani publik. “Kasus ini mirip seperti PGN (Perusahaan Gas Negara) yang dilepas sahamnya kepada publik. Namun, faktanya yang terjadi korporasi swasta yang membeli, bukan publik. Akibatnya, saat ini saham yang dimiliki pemerintah hanya sebesar 57%, sementara sisanya sebanyak 43% dimiliki swasta,” tutur Tarli. (FN – 09)

- See more at: http://fastnewsindonesia.com/article/tak-hanya-naikkan-harga-bbm-pemerintah-akan-jual-pertamina#sthash.JO1CQwf9.dpuf